TENGGARONG, Para perangkat desa se Kutai Kartanegara Rabu (14/12) pagi mendatangi gedung DPRD Kukar. Mereka menuntut agar Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 3 2017 senilai Rp63 miliar segera direalisasikan Pemerintah Kukar.

Ribuan perangkat desa se-Kukar yang dikoordinatori Ketua P-APDESI Kukar Mus Mulyadi tersebut diterima Wakil Ketua DPRD H Rudiansyah, hadir dalam kesempatan itu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kukar, dan sejumlah staf Secretariat DPRD Kukar.

Menurut Ketua P-APBDESI Kukar Mus Mulyadi, dana ADD tahap tiga 2017 sangat dinanti seluruh pemerintah desa. Dana tersebut untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan para perangkat desa di Kutai Kartanegara, yang sejak Oktober 2017 belum dibayarkan.

“Dalam pertemuan tadi (kemarin-red) pemerintah melalui Kepala BPKAD menyanggupi untuk proses secara adminitrasi realisasi dana ADD tahap tiga senilai Rp63 miliar,” papar Mus Mulyadi.

Menurut Mus Mulyadi, berdasar Peraturan Bupati (Perbup) terkait dengan ADD 2017 telah diputuskan sebesar Rp212 miliar. Dari nilai tersebut yang belum terealisasi sebesar Rp63 miliar.”Kita berharap secepatnya bisa cair, kalau tak cair kami perangkat desa akan mencari pekerjaan lain sementara waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup, kalau ADD cair baru kita berikan layanan ke masyarakat,” terangnya.

Sementara itu H Rudiansyah meminta kepada pemerintah Kukar segera melakukan proses pengurusan pencairan dana ADD tahap 3 Kukar.”Kita juga meminta seluruh pemerintah desa melengkapi dokumen dokumen pendukung, dalam proses pencairan tersebut sehingga bisa berjalan dengan cepat, apalagi kondisi sudah akhir tahun,” papar H Rudiansyah.

H Rudiansyah juga menghimbau kepada seluruh aparat desa se Kukar untuk tetap memberikan layanan ke masyarakat. Dirinya meminta supaya seluruh perangkat desa bersabar menunggu proses pencairan dana ADD.

“Pelayanan kita harapkan tetap dijalankan seperti biasa. Kalau tutup dan mogok bekerja karena ADD tak cair, para perangkat desa harus bercermin dan merenung diri sambil mengingat ucapan saat diambil sumpah dan janji ketika pelantikan sebagai seorang kepala desa,” ungkap H Rudiansyah.awi/poskotakaltimnews.com